3 Epistemologi dalam Ilmu Nahwu

Dalam pematangan Ilmu Nahwu sebagai sebuah disiplin keilmuan, para ahli telah melewati beberapa langkah pengumpulan kaidah yang menjadi acuan atau prinsip dalam pembukuan kaidah nahwu secara ilmiah. Hal tersebut selanjutnya disebut sebagai epistemologi ilmu Nahwu. Dalam tulisan ini dibahas 3 prinsip atau epistemologi dasar yang menopang lahirnya Ilmu Nahwu. 

1.      Al-Sima’

Salah satu unsur terpenting dan utama yang menjadi pilar bagi bangunan ilmu nahwu adalah al-sima’. Sima’ secacra bahasa berarti “mendengar”. Namun demikian kata tersebut memiliki pengnertian yang jauh lebih luas dari hanya ‘mendengar’. Al-Sima’ dalam konteks Nahwu berarti sebuah penelitian suatu peristiwa bahasa yang dilakukan oleh para ahli dengan cara mencari informasi dari sumber aslinya untuk memastikan keontentikan suatu kasus kebahasaan yang sedang mereka hadapi.

Pada prinsipnya al-sima’ lebih erat kaitannya dengan masalah budaya dari pada sebuah sistem ilmu pengetahuan. Budaya yang dimaksud disini adalah budaya ‘otoritas’. Dalam tradisi Arab klasik terdapat kelompok tertentu yang diyakini memiliki otoritas dalam persoalan bahasa sehingga mereka selalu menjadi rujukan atau bahkan penentu bagi kevaliditasan sebuah teori atau pembuatan aturan dalam tata bahasa tentu selain Al-Quran dan Hadits. Kelompok pemegang otoritas tersebut adalah masyarakat Arab yang tinggal di daerah pedalaman atau pegunungan yang dalam sistem sosial Arab biasa disebut dengan ‘ahlul badwi’ atau ‘al-a’rab’.

Epistemologi al-sima’ ini lumrah digunakan oleh para ahli bahasa dan nahwu pada abad awal hingga pertengahan Islam, meski dengan tingkat kekritisan yang berbeda-beda di kalangan para ahli.

2.      Al-Qiyas

Prinsip ini muncul dan digunakan dalam merumuskan kaidah kebahasaan seiring dengan dimulainya perumusan dasar-dasar ilmu Nahwu. Dalam berbagai referensi yang membicarakan teori gramatika bahasa Arab, hampir seluruhnya menyebutkan bahwa prinsip Qiyas telah mulai digunakan oleh tokoh yang disebut sebagai peletak dasar Ilmu Nahwu yakni Abu Aswad Ad-Dualy, yang kemudian diperluas makna, pengertian, dan penggunaannya oleh para ahli Nahwu generasi selanjutnya.

Pada  masa awal  kemunculan Nahwu, Qiyas memilki pengertian yang sangat sederhana, yakni: ‘menjadikan bahasa yang dianggap benar sebagai ukuran atau analogi dan model pembentukan suatu kalimat tertentu’. Jadi, Qiyas adalah membentuk pola bahasa dengan pola bahasa yang telah ada sebelumnya, baik dalam segi struktur kalimatnya maupun dari segi bentuk i’robnya. Dengan kata lain al-Qiyas semula merupakan pengembangan lebih lanjut dari perinsip al-sima’ yang telah muncul sebelumnya.

3.      Al-‘Amil

Prinsip ketiga dalam sistem epistemologi ilmu Nahwu adalah ‘amil’ (al-‘Amil). Amil secara harfiyah berarti ‘sesuatu yang bekerja’. Dalam pengertian ilmu Nahwu amil adalah hal-hal yang menyebabkan atau mempengaruhi yang lain dari segi i’robnya. Amil tersebut dapat berbentuk sebuah kata verbal (tertulis atau terucap) atau berupa kata yang dikira-kirakan secara jelas (maknawi), juga dapat berupa huruf-huruf yang difungsikan sebagai amil.

Meskipun Amil muncul belakangan dalam kaidah penyusunan Ilmu Nahwu, namun ia memiliki peran yang sangat dominan dan yang terpenting dari seluruh epistemologi ilmu Nahwu, khususnya dalam formasinya seperti yang kita kenal sekarang ini. Konsep ini baru dikembangkan pada era ahli nahwu yang populer yakni Khalil bin Ahmad Al-Farakhidi.

Begitu dominannya peran amil dalam ilmu nahwu sehingga hampir seluruh kitab yang berbicara soal Nahwu membahasnya sehingga melampaui pembahasan prinsip-prinsip lainnya. Fenomena seperti ini tampaknya wajar belaka mengingat secara faktual amil memang menjadi titik sentral dan menjadi pilar utamanya dalam tata bangun bidang kajian Ilmu Nahwu.