Agama dalam Banner Kampanye Politik

Musim politik di negeri mayoritas muslim ini memang cendrung menunjukkan pola yang sama. Yakni mempertontonkan identitas agama dalam alat peraga kampanye partai politik. Artinya identitas agama dipaksa hadir sebagai representasi kualitas seseorang yang memutuskan diri untuk turut dalam percaturan politik. Namun sayang, upaya menghadirkan agama dalam simbol-simbol telah memaksa lahirnya redefinisi kesalehan dalam konteks realitas sosial masyarakat.

Bentuk pengakomodasian agama oleh partai politik terlihat dari simbol-simbol eksistensial keagamaan, seperti surban, jubah, topi putih, dan lainnya. Semua tentunya telah memahami, bahwa identitas agama telah mengalami reduksi yang mengkhawatirkan. Ruang identitas agama telah digiring untuk hanya berkutat pada tampilan seseorang. Sementara esensi dari nilai agama itu mengalami pengaburan.

Melihat kontestasi politik, umumnya yang ada di Indonesia, ada upaya pendaangkalan nilai agama melalui pemaksaan identitas keagamaan yang dipaksa hadir melalui citra-citra yang terkadang menipu. Dalam hal ini, penulis melihat fenomena kontestasi politik di pulau Lombok. Tahun ini daerah Lombok Tengah akan melangsungkan pemilihan bupati. Dan sejak berbulan-bulan lalu telah nampak alat praga kampanye. Dari berbagai alat kampanye yang nampak di pinggir-pinggir jalan, ada pola yang sama dan berulang-ulang dari musim-musim politik. Yakni politisasi identitas agama. Iya, masih sama dengan musim-musim sebelumnya, pasangan yang bersurban, berkupyah, berkoko, bahkan juga lebih mendalam dengan menghadirkan gelar-gelar keagamaan seperti tuan guru dan kiyai di nama calon bupati.

Memang, Lombok sebagai daerah dengan mayoritas muslim tentunya memiliki pemilih rata-rata muslim. Hal tersebut mendorong analis politik akan menyarankan untuk penggunaan simbol-simbol agama guna mengarahkan psikologi sosial sebagai kelompok muslim. Para pemilih muslim kemudian diketuk alam bawah sadarnya untuk memilih pasangan yang paling mewakili identitas keislaman mereka. Sayangnya identitas ini hanya dipaksa hadir dalam ruang eksistensi semata.

Fenomena ini menunjukkan bahwa agama masih menjadi ladang empuk para timses politik untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya. Mereka menjadikan identitas agama sebagai salah satu roda politik yang penting, sehingga kehadirannya menjadi warna yang pasti hadir dalam proses kampanye.

Mungkin memang setiap orang berhak atas tindakan keagamaannya termasuk menjadikan agama mereka sebagai roda politik, namun demikian kenyataan tereduksinya nilai agama menjadi hanyalah seungguk simbol dengan makna yang terpasung telah menciderai hakikat beragama itu sendiri. Agama yang pada prinsipnya memiliki nilai-nilai untuk membangun kualitas seseorang terciderai dengan simbolisasi identitas keagamaan. Oleh karena itu perlu kita melihat fenomena politisasi simbol agama secara terbuka dan cerdas.

Untuk menjaga identitas keagamaan yang sesungguhnya, maka bagi para pemeluk agama harus lebih kritis dalam melihat simbol agama yang digunakan pasangan partai politik. Kita tidak boleh ditipu melalui demonstrasi simbol keagamaan yang seolah-olah merepresentasikan nilai-nilai agama kita, padahal hanya untuk motif syahwat politik yang membahayakan. Kita patut membaca track record pasangan calon untuk mengetahui kualitas mereka yang sebenarnya. Dalam hal ini penting untuk memperkaya literasi politik masyarakat melaui akses sumber-sumber bacaan yang memadai.

Kita sepatutnya belajar dari lalu lalang sejarah politik kita, bahwa para calon bersurban dan berkopiyah telah banyak terjerat kasus korupsi dan tindakan penghianatan lainnya. Mari kita nilai pasangan politik secara objektif, melalui program yang mereka canangkan, melalui prestasi-prestasi yang telah mereka toreh, serta melalui diskusi-diskusi konstruktif terhadap persoalan yang dihadapi daerah maupun negara hari ini dan yang akan datang. Semoga tahun-tahun politik yang telah menggunung itu mampu memberikan kita pelajaran untuk pendewasaan demokrasi di negeri para penganut agama ini.